ISU STRATEGIS KABUPATEN SIAK

Untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah sangat diperlukan peran serta para investor untuk berinvestasi di daerah tersebut sehingga dapat menciptakan lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak untuk menarik minat investor baik lokal maupun asing agar berinvestasi serta turut berperan serta dalam pembangunan pada berbagai sektor di Kabupaten Siak antara lain :

  • Membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu (BPMP2T).
  • Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada camat, melalui Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pelimpahan kewenangan Bupati kepada BPMP2T.
  • Menciptakan keamanan yang kondusif, penegakan dan kepastian hukum bersama FORKOMPINDA Kabupaten Siak.
  • Menyiapkan perangkat peraturan daerah yang mendukung investasi.
  • Melakukan kegiatan promosi investasi daerah.
  • Melaksankan pelayanan yang cepat, mudah dan praktis.
  • Menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan.
  • Membangun infrastruktur yang mendukung investasi.
  • Melakukan pengendalian pengawasan penanaman modal.

 

Peluang Investasi

  • Latar Belakang Berdirinya Kawasan Industri Tanjung Buton
  1. Potensi Sumber Daya yang sangat besar di Riau
  2. Kegiatan ekonomi Riau terpusat pada penjualan raw material yang bernilai   tambah (added value) kecil.
  3. Adanya ancaman terhadap kesinambungan (sustainability) kegiatan ekonomi akibat pengeksploitasian raw material berlebih untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan.
  4. Upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam dengan mengoptimalkan peran sektor sekunder (industri).
  5. Upaya Jangka Panjang menunjang kegiatan ekonomi pengganti yang tidak berbasiskan SDA yang tidak terbarui.
  6. Keterbatasan Sungai. Siak dalam menampung industri di sepanjang Sungai. Siak yang menuntut perubahan peran dan fungsinya di masa mendatang
  7. Peningkatan aktifitas jasa dan ekonomi hingga perlu upaya untuk mengoptimalkan pemanfatan SDA.
  • Alasan Penetapan Kawasan Industri Buton
  1. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau,
  2. Buton ditetapkan sebagai salah satu outlet regional selain Dumai dan Kuala Enok.
  3. Secara fisik & teknis kawasan Buton layak dijadikan sbg kawasan industri dan pelabuhan.
  4. Kawasan Buton memiliki aksesibilitas yang baik ke arah internal dan eksternal (regional, internasional-Batam, Riau Kepulauan, Singapura dan Malaysia).
  5. Antisipasi alih fungsi Sungai Siak dari fungsi transportasi menjadi fungsi konservasi.
  • Potensi Jenis Industri
  1. Industri Yang Berbasis Perikanan
  2. Industri Turunan Dari Hasil Karet
  3. Industri Berbasis Perkebunan Kelapa
  4. Industri Berbasis Petrokimia
  5. Industri Pulp Dan Turunannya
  6. Industri Turunan Dari Hasil Hutan
  7. Industri Berbasis Kelapa Sawit
  8. Industri Penunjang Migas
  • Industri Kecil Dan Menengah
  1. Industri Baja
  2. Industri Pengolahan Pupuk
  • Model Investasi Dan Pembiayaan Proyek

Pola Kerjasama

Kawasan Industri Tanjung Buton selaku pengelola pelabuhan Tanjung Buton dan Kawasan Industri Tanjung Buton menawarkan kepada investor untuk ikut berperan dalam pengembangan kawasan ini. Pola investasi dalam pengembangan proyek terkait dengan pengembangan pelabuhan dan kawasan industri tersebut sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Siak dan PT. Kawasan Industri Tanjung Buton memberikan kesempatan berinvestasi di atas lahan seluas 400 ha, dengan pola pembelian lahan (HGB sesuai dengan Peraturan Pemerintah) dan pola penyewaan lahan dengan harga pembelian/ penyewaan lahan dapat di konsultasikan langsung dengan Pihak manajemen PT. Kawasan Industri Tanjung Buton.

Ditawarkan kepada investor :

  • Pembelian lahan dan penyewaan lahan
  • Pembangunan pabrik di kawasan industri

Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu daerah, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur adalah merupakan Public Service Obligation, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah. Keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan, sehingga pada fase awal pembangunan disuatu daerah hal tersebut akan dipikul sepenuhnya oleh Pemerintah yang dibiayai dari APBD atau APBN murni.

Dalam pemenuhan infrastruktur atau fasilitas publik, diperlukan investasi yang cukup besar dan pengembalian investasi dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu, manajemen operasionalnya juga membutuhkan cost yang tinggi. Permasalahan inilah yang menjadi kendala bagi kebanyakan daerah-daerah yang tengah berkembang dalam pemenuhan infrastruktur.

Namun kendala keterbatasan pembiayaan dari Pemerintah tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan pola kerjasama yang bersifat Public Private Partnership yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Hal tersebut tentunya dapat diupayakan secara komprehensif dengan memobilisasi pendekatan pembiayaan investasi dari swasta, yang akan didukung oleh peraturan dan aturan yang ada. Sekalipun nantinya swasta akan memperoleh kesempatan bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur yang merupakan utilitas umum perlu dikendalikan oleh Pemerintah, maka rambu-rambu bagi penyelenggaraan kerjasama pun perlu diatur agar tidak merugikan kedua belah pihak, serta tidak mengurangi hak-hak penguasaan Pemerintah dalam penyelenggaraan kepentingan bagi harkat hidup orang banyak.

A. Air Bersih

Sumber air di permukaan di wilayah Kabupaten Siak terdiri dari sungai dan rawa. Sungai Siak adalah yang paling utama, dengan debit aliran bulanan sekitar 575 m3 /dt pada bulan basah dan sekitar 123 m3/ dt pada bulan kering dengan pengaruh fluktuasi gerak pasang surut air laut sekitar 1.493 mm. Penyediaan air bersih dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Siak, produksi PDAM di Siak Sri Indrapura belum memenuhi standar air bersih, untuk itu ditawarkan pola kerjasama operasional (KSO) dengan pihak swasta untuk pengembangan penyediaan Kebutuhan air bersih. Peluang Investasi juga terbuka bagi Investor dan bekerjasama dengan PDAM untuk mengembangkan Instalasi Pengolahan air bersih. Peluang Investasi juga terbuka bagi Investor dan bekerjasama dengan PDAM untuk mengembangkan instalasi Pengolahan air.

B. Telekomunikasi

gbr14Pelayanan PT . Pos telah mencapai seluruh bagian wilayah di Kabupaten Siak. Sementara itufasilitas pelayanan komunikasi telepon seluler, untuk semua operator GSM dan operator CDMA telah dapat menjangkau hampir keseluruh kecamatan yang ada di kabupaten Siak. Kebutuhan Jaringan telepon di wilayah Kabupaten Siak sekitar 40.000 SST dengan asumsi 60 % jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan memiliki saluran telepon , maka kebutuhan jaringan telepon diperkirakan sebesar 37.148 SST, dengan rincian Siak Sri Indrapura 7.204 SST, Tualang 12.142 SST, Minas 5.933 SST, Sungai Apit 4.438 SST, dan tanjung Buton 7.429 SST, hal ini merupakan peluang investasi yang dapat direalisasikan pihak PT. Telkom melalui penawaran kerjasama operasional (KSO) kepada Pemerintah Kabupaten Siak ataupun pihak Swasta lainnya.

C. Kelistrikan

Supplai listrik di kota Siak Indrapura dibagi menjadi 4 (empat) zona. Saat ini zona pada generator center pada daerah perkotaan 1 (satu) telah dibangun, sedangkan 3 (tiga) generator lainnya menjadi bagian dari rencana listrik I untuk daerah perkotaan Siak Sri Indrapura. Kebutuhan listrik di Kabupaten siak disediakan oleh PT. PLN dan beberapanya lagi dimiliki oleh Perusahaan swasta yang beroperasi diwilayah Kabupaten Siak dengan Kapasitas listrik yang bervariasi.