PROFIL BPMP2T KABUPATEN SIAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Peranan Pemerintah dalam era reformasi dan otonomi daerah saat ini mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat yang berkembang dengan adanya paradigma yang makin memandirikan daerah.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yaitu menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan azaz pemerintahan yang demokratis. Peranan Pemerintah ini menuntut agar pemerintah (birokrasi) memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berdasarkan tatanan pemerintahan yang baik (good governance).

Salah satu bidang yang menjadi sorotan masyarakat pada dewasa ini adalah pelayanan publik dibidang administrasi pemerintahan khususnya administrasi penanaman modal serta perizinan dan non perizinan. Bidang ini memiliki arti penting dalam kegiatan perekonomian dan berdampak pada bidang-bidang pelayanan lainnya.

Kondisi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan selama ini ”image”nya sangat buruk, tidak ada kepastian, sistem dan prosedurnya tidak jelas, persyaratan banyak dan beragam, proses berbelit-belit, lama dan tidak ada limit waktu, mahal dan syarat dengan nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pungli. Buruknya kondisi ini berdampak dengan terganggunya iklim investasi dan aktivitas kegiatan usaha perekonomian masyarakat di Kabupaten Siak khususnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan pedoman yang mengatur pokok-pokok dan tata cara membangun sistem Penanaman Modal serta perizinan dan non perizinan yang akuntable, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana.

Berdasarkan uraian diatas, maka disyahkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak atas persetujuan DPRD Kabupaten Siak, yang mana didalam Peraturan Daerah tersebut terdapat Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak.